Restrukturisasi Politik Dalam Pemilu 2009

Oleh Abdy Yuhana

pemilu-2009

pemilu-2009

Pada dimensi ketatanegaraan mekanisme pengisian jabatan yang dalam tafsir lain lazim dipakai istilah seperti sirkulasi elite, restrukturisasi politik, atau peralihan pemerintahan dapat dilakukan melalui berbagai pilihan, biasanya bergantung pada corak dan sistem pemerintahan yang dianut. Pemilihan umum merupakan cara pengisian jabatan, peralihan pemerintahan atau sirkulasi elite yang damai dan aman dengan melibatkan partisipasi politik rakyat secara aktif dan hal itu merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Pemilihan umum dalam konteks demokrasi merupakan sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pengakuan akan hak-hak warga negara.Ada dua varian yang dapat menjelaskan tentang pemahaman atau persepsi tentang makna pemilihan umum bagi sebuah negara. Pertama, pemilihan umum merupakan instrumen efektif dan konstitusional untuk mengetahui pendapat mayoritas rakyat, siapa yang mereka kehendaki guna memegang kendali pemerintahan. Dalam konteks ini, pemilu sudah dimaknai sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi karena akan dilakukan dengan jurdil dan luber. Kedua, pemilihan umum dimaknai lebih merupakan instrumen bagi rezim yang berkuasa untuk memperpanjang atau memperkokoh kekuasaannya. Dalam konteks ini, pemilu akan kurang bahkan sama sekali tidak mencerminkan kaitannya dengan demokrasi. Kemenangan akan diupayakan dengan cara apa pun, mulai dari merekayasa aturan main pemilu, memanipulasi penghitungan suara, bahkan melakukan intimidasi dan teror terhadap rakyat yang punya pendapat berbeda.

Kedua varian tersebut dimungkinkan terjadi di negara mana pun. Pada persepsi pertama dapat terlaksana apabila sistem ketatanegaraan suatu negara tersebut ditopang lembaga-lembaga suprastruktur politik seperti yudikatif, eksekutif, dan legislatif (YEL) maupun lembaga infrastruktur politik seperti partai politik (political party), golongan kepentingan (interest group), golongan penekan (pressure group), media komunikasi politik (media political communication), dan tokoh politik (political figure) yang mapan. Persepsi yang kedua dapat terjadi pada pemerintahan otoriter-sentralistik dengan ditopang militer yang terlalu jauh ikut larut dalam ranah sosial-politik, sehingga lembaga-lembaga suprastruktur maupun infrastruktur politik tidak dapat berfungsi dengan baik.

Pemilu dalam negara yang demokratis diandaikan sebagai sarana yang efektif dalam melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan politik, dengan terlibatnya partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihannya siapa yang dikehendaki untuk memimpin pemerintahan, maka pelaku-pelaku politik (baca: politisi) berkualitas dapat terserap ke dalam lembaga-lembaga negara.

Indonesia yang mencantumkan demokrasi sebagai corak pemerintahan dalam konstitusinya maka konsekuensi dari pilihan tersebut, terbuka ruang yang luas bagi rakyat untuk dapat menentukan pemimpinnya, instrumen dalam hal melakukan pengisian jabatan untuk ranah jabatan politik (eksekutif dan legislatif) adalah pemilihan umum (pemilu).

Dalam konteks sejarah kepolitikan di Indonesia, pemilu sudah dilaksanakan sembilan kali, setelah pemilu tahun 1955 pada pemerintahan Presiden Soekarno yang mencatat sejarah karena dapat dilaksanakan dengan demokratis, 1971, 1977,1982,1987,1992,1997 pada pemerintahan Presiden Soeharto dan 1999 pada masa transisi masa pemerintahan Presiden Habibie. Sementara itu, tahun 2004 yang lalu dalam masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi bagian penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, di mana selain pemilihan legislatif juga diadakannya pemilihan presiden secara langsung yang dapat terselenggara dengan damai, aman, dan demokratis.

Dari sembilan kali penyelenggaraan pemilu, sesungguhnya bangsa ini mengalami pasang surut berdemokrasi. Dalam konteks peserta pemilu, misalnya, pemilu 1955 penyelenggaraan pemilu diikuti oleh banyak partai yang kemudian terjadi kompetisi politik yang sehat meskipun jumlah peserta pemilunya banyak. Berbeda dengan masa Orde Baru, penyelenggaraan pemilu dimaknai sebagai penataan kehidupan politik, dengan orientasi pada stabilitas negara, sebagai apologinya dengan jargon “Politik No, Ekonomi Yes”.

Menurut Daniel Dakhidae, tertundanya pemilu lebih disebabkan antara lain dilema dan sengketa kepentingan. Dengan demikian, Orde Baru menunda pemilu sampai 1971, setelah dirasa penataan terhadap struktur politik lebih dapat dikendalikan. Penataan terhadap kehidupan politik berlanjut hingga dilakukannya fusi terhadap partai-partai. Pemilu berikutnya diikuti tiga peserta pemilu yaitu dua parpol, PDI dan PPP, dan satu Golongan Karya.

Pascaperubahan politik dengan robohnya rezim Orde Baru, “prestasi” yang dapat dilihat dari masa liberalisasi politik adalah menjamurnya partai politik dan penyelenggaraan pemilu yang lepas dari praktik politik yang tidak terpuji. Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik, dan kemudian menempatkan PDIP sebagai pemenang pemilu dengan mendapatkan 33,74% suara diikuti Partai Golkar dengan 22,44% suara. Pemilu 1999 benar-benar memberikan ruang yang luas bagi rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Bahkan pada 1999 Indonesia dikatakan oleh dunia internasional merupakan negara yang menyelenggarakan pemilu secara demokratis.

Pemilu 2009

Pascaperubahan UUD 1945 dalam rentang 1999-2002, pemilu lalu dimasukkan ke salah satu pasal dalam batang tubuhnya, sehingga dasar penyelenggaraan Pemilu 2004 cukup kuat, untuk diselenggarakan secara jujur, adil, dan demokratis. Pemilu 2004 selain memilih anggota DPR dan DPRD juga anggota DPD, sebagai representasi perwakilan daerah. Pemilu 2004 diikuti 24 Parpol, Partai Golkar unggul dengan 21, 58% suara diikuti PDIP dengan 18,53 % suara, untuk anggota DPD, masing-masing provinsi memilih empat anggota DPD. Tahun 2004 menjadi sejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, presiden dan wakil presiden pertama kali dalam pemilihannya ditentukan secara lang sung oleh rakyat, maka dalam konteks itu derajat demokrasi di Indonesia dalam proses sirkulasi kekuasaan terus mengalami peningkatan secara kualitas.

Proses sirkulasi kekuasaan lima tahunan tanpa terasa akan berakhir. Tahun ini merupakan tahun keempat pasca-Pemilu 2004. Kurang dari satu tahun lagi pemilu akan diselenggarakan, tepatnya April 2009. Setelah dilakukan revisi terhadap pelaksanaan pemungutan suara, pemilu yang pada awalnya akan diselenggarakan pada 5 April 2009, akhirnya ditetapkan pada 9 April 2009. Penyelenggaraan Pemilu 2009 akan banyak mengalami perubahan dalam berbagai segi, baik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD maupun anggota DPD.

Dalam hal pemilihan anggota DPR, perubahan itu menyangkut tentang pengisian untuk calon terpilih. Nomor urut calon legislatif tidak berlaku jika salah satu calon memenuhi 30% dari BPP. Selain itu, dalam hal teknis pemberian suara, UU menyatakan memberikan tanda satu kali dalam kertas suara. Meskipun sampai saat ini KPU belum menerjemahkan terminologi menandai, secara sepintas akan mengubah teknis yang selama ini berjalan dengan cara mencoblos. Hal lainnya adalah tentang 30% keterwakilan perempuan. Artinya bahwa parpol dalam mengajukan calon legislatif minimal harus mengakomodasi keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Untuk pemilihan anggota DPD “warna baru” dalam pengisiannya yaitu menyangkut tentang diperbolehkannya calon dari partai politik dan tidak lagi terdapat syarat domisili dalam kurun waktu tertentu untuk mencalonkan anggota DPD, hal tersebut memancing perdebatan. Pasalnya, dianggap bahwa nuansa calon perseorangan dan keterwakilan daerah akan menjadi bias jika calon anggota DPD, pada pemilu 2009 mengakomodasi calon dari parpol. Sementara untuk domisili berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi calon anggota DPD.

Dalam hal pemilihan presiden (pilpres), perdebatan yang mengemuka dalam pembahasan RUU pemilu presiden salah satunya adalah syarat parpol atau gabungan parpol dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Perdebatan mengerucut pada kisaran 10%-30%. Asumsi yang dibangun adalah ingin memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan semakin besarnya perolehan suara, syarat untuk mencalonkan presiden, maka akan memungkinkan untuk terbangunnya koalisi partai yang permanen untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun.

Beberapa calon yang sudah beredar mendominasi ruang publik, di antaranya Megawati Soekarnoputri (62 Tahun), Wiranto (62 Tahun), Akbar Tanjung (64 Tahun), Abdurrahman Wahid (69 Tahun), Sutiyoso (65 Tahun), Jusuf Kalla (69 Tahun), Amien Rais (65 Tahun), Sultan Hamengku Buwono X (63 tahun), dan Susilo Bambang Yudhoyono (60 Tahun). Dengan kondisi demikian, tentunya calon-calon yang menjadikan Pemilu 2009 sebagai pemilu “terakhir” akan melakukan upaya dalam merebut posisi presiden.

Dari calon-calon tersebut, Megawati Soekarnoputri sudah secara resmi dicalonkan PDIP. Sementara itu, Sutiyoso, Sultan Hamengku Buwono X, Akbar Tanjung, masih menunggu dan menggalang kekuatan partai-partai termasuk partai baru. Abdurrahman Wahid masih berupaya membangun wacana tentang definisi sehat jasmani-rohani, dan itu pun kalau saja konflik PKB tidak berkepanjangan dan dapat terselesaikan. Amien Rais sampai saat ini masih menjadi nominasi kuat yang akan dicalonkan PAN, Jusuf Kalla berpeluang besar dicalonkan Partai Golkar, dan SBY dapat dipastikan tetap didukung Partai Demokrat. Dari konstelasi kekuatan politik tersebut, sebagaimana hasil survei terakhir dari Indo Barometer, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, berpeluang akan bertarung ketat dalam Pemilihan Presiden 2009.

Pemilu 2009 akan menjadi pertaruhan bagi perjalanan konsolidasi demokrasi di Indonesia, sebagai instrumen konstitusional untuk melakukan restrukturisasi politik, pengisian jabatan-jabatan di lembaga politik dalam konteks ini DPR, DPRD, DPD, dan Presiden, hendaknya diletakkan dalam perspektif yang lebih besar bagi kepentingan bangsa yaitu melanjutkan proses reformasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Pasang surut perjalanan demokrasi di Indonesia harus dimaknai sebagai pelajaran untuk terus menata dan memperbaiki kehidupan politik di Indonesia. Pemilu 2009 meskipun menjadi pemilu terakhir bagi tokoh-tokoh yang sudah memasuki usia senja, jangan lalu dimaknai sebagai instrumen hanya untuk berkuasa atau memperpanjang dan memperkokoh kekuasaan. Jika itu terjadi, kemenangan akan diupayakan dengan cara apa pun, tanpa memerhatikan hak-hak politik rakyat.

Pemilu 2009 tetap harus dilaksanakan dengan mengedepankan pendapat mayoritas rakyat tanpa ada intimidasi, rekayasa, dan perilaku politik tidak terpuji. Biarkan restrukturisasi politik di Indonesia memberikan partisipasi rakyat dalam memilih siapa tokoh yang dikehendaki guna memegang kendali pemerintahan selama lima tahun berikutnya karena substansinya adalah suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: